Batu Bara | Buser Kriminal: Pelaksanaan kegiatan fisik di UPT SD Negeri 17 Pasir Permit, Desa Pasir Permit, Kecamatan Limapuluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp572.893.700 ini dinilai mengabaikan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta diduga menyalahi mekanisme swakelola.
Berdasarkan hasil investigasi Tim Media 88Grub Kabupaten Batu Bara di lapangan, para pekerja tampak melaksanakan aktivitas konstruksi tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) standar. Kondisi ini dikritik keras karena mengabaikan aspek perlindungan keselamatan kerja yang wajib diterapkan pada setiap proyek yang menggunakan fasilitas dan anggaran negara.
Tak hanya persoalan K3, tim investigasi juga menemukan kejanggalan terkait transparansi pelaksana di lapangan. Saat dikonfirmasi di lokasi, seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa pihak Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) terkesan tidak tahu menahu mengenai identitas pelaksana proyek tersebut.
"P2SP tidak mengetahui siapa orang pelaksananya," ujar narasumber tersebut kepada Tim awak Media Investigasi.
Lebih lanjut, narasumber menduga bahwa pengerjaan proyek yang seharusnya murni dikerjakan secara swakelola di mana pelaksanaannya dikelola dan dikerjakan sendiri oleh panitia atau swadaya masyarakat/sekolah,malah dialihdayakan ke pihak ketiga (diborongkan). Praktik ini berpotensi melanggar ketentuan pedoman teknis swakelola yang berlaku, di mana pengalihan pekerjaan tanpa dasar regulasi yang sah dapat mencederai akuntabilitas penggunaan dana negara.
Guna memenuhi prinsip keberimbangan berita sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik, Tim awak media Investigasi berupaya menemui Kepala Sekolah UPT SD Negeri 17 Pasir Permit selaku penanggung jawab kegiatan. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat saat dikunjungi, sehingga keterangan resmi dari pihak sekolah belum dapat diperoleh.
Hingga berita ini diturunkan, Tim awak Media masih terus menghimpun data dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meminta klarifikasi resmi, guna memastikan transparansi pengelolaan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 senilai ratusan juta rupiah tersebut berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.
(Zul)
.jpg)
